Karir Akuntansi Keuangan: Kerja Di Perusahaan Besar atau Kecil?

Kuliah dengan jurusan Akuntansi memiliki kelebihan tersendiri; gampang cari kerja. Seingat saya, belum pernah menemukan Sarjana (atau D3) Akuntansi yang menganggur. Rata-rata sudah memperoleh pekerjaan hanya beberapa bulan setelah wisuda. Bahkan banyak yang sudah mendapat tawaran bekerja sebelum wisuda—biasanya di kantor di mana melakukan PKL.

D3 dan Sarjana Akuntansi yang saya maksudkan di sini, tentunya yang:

  • Benar-benar memahami Akuntansi dengan baik;
  • Serius mengikuti perkuliahan;
  • Mengerjakan tugas kuliah dengan usaha maksimal;
  • Mengerjakan dan menyelesaikan skripsi/TA sendiri.

Sedangkan mereka yang “sekedar kuliah dan sekedar lulus”, pastinya tidak memiliki peluang sebagus itu. Mengapa?

Karena ilmu akuntansi, antara teori dan terapannya tidak jauh berbeda. Jika saat kuliah belajar berbagai hal mengenai laporan keuangan, maka saat bekerjapun urusannya tak jauh-jauh dari laporan keuangan. Jika saat kuliah belajar menjurnal, saat bekerjapun urusannya tidak jauh-jauh dari jurnal. Bahkan sampai ke hal-hal kecil (misalnya: menghitung penyusutan/amortisasi, menghitung bunga, dlsb).

Nah, jika pada masa kuliah tidak serius mengikutinya, sudah pasti akan mengalami kesulitan saat bekerja. Jangankan saat bekerja, bahkan saat test lamaran pekerjaanpun mungkin sudah tidak lolos. Meskipun lolos, jika tidak cepat-cepat memperbaiki diri—mengejar ketertinggalan, maka karir tidak akan jauh-jauh dari posisi yang sifatnya clerical (tukang input data/data entry).

Sebaliknya, mereka yang selalu serius mengikuti perkuliahan, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan usaha maksimal, sudah pasti bisa mengerjakan pekerjaan kantor dengan baik. Sehingga karirnya lancar. Jikapun ada kesulitan yang membuat tidak betah bekerja di suatu kantor, mencari posisi yang sama (atau bahkan lebih tinggi) di perusahaan lain, biasanya, juga relative mudah.

Tapi bukan berarti tidak ada tantangan samasekali. Jika yang dari jurusan lain kesulitan mencari pekerjaan, orang Akuntansi biasanya justru kesulitan memilih pekerjaan. Tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi memang itulah kenyataannya.

Adalah kenyataan juga bahwa urusan memilih tempat bekerja memang bukan sesuatu yang mudah. Idealnya, kalau bisa, tentu semua orang berharap memperoleh pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi yang:

  • Skalanya besar, bergedung besar dengan fasilitas wah, jumlah pegawainya banyak
  • Bonafide (terkenal, memiliki reputasi besar)
  • Menyediakan gaji, tunjangan dan bonus yang besar
  • Memiliki sistim pomosi jabatan dan jenjang karir yang jelas
  • Menggunakan sistim kerja yang sudah established dengan prosedur yang jelas
  • Pekerjaanya santai, tidak pernah lembur, gampang minta ijin, bisa cuti kapan saja
  • Dan seterusnya (silahkan tambahkan sendiri, anggap saja wishlist haha..)

Ya namanya juga berharap, tentu boleh-boleh saja. Pada kenyataannya?

Let me tell you the truth; a real business doesn’t work that way, but this way…

 

Kecuali modal dari hasil ‘ngemplang’ duit negara, semua perusahaan berawal dari perusahaan kecil yang kondisinya kurang-lebih sebagai berikut:

1. Kantornya kecil, ruko yang masih berstatus ngontrak – Yang namanya kantor kecil sudah pasti tempatnya juga sempit, mejanya kecil, dengan peralatan kerja seadanya. Artinya apa? Jika anda masuk ke sini: lingkungan kerja dan suasananya sudah pasti tidak cukup nyaman. Bisa jadi belum pasang AC sehingga anda harus menyeka keringat setiap 5 menit (atau perut kembung jika memakai kipas-angin). Orang yang mengutamakan kenyamanan tidak akan betah bekerja di tempat seperti ini.

2. Kondisi keuangan perusahaan belum stabil – Setiap saat anda dihantui oleh kekhawatiran akan kehabisan kas. Ada saja vendor yang marah-marah karena invoicenya belum dibayar. Sering dilemma untuk memilih antara menekan cost dengan menggenjot volume produk/jasa yang dihasilkan. Setiap menjelang akhir-bulan/awal-bulan selalu deg-degan, khawatir tidak ada cukup uang untuk bayar gaji pegawai. Dengan kondisi keuangan seperti ini, tidak mungkin perusahaan bisa memberikan gaji besar (apalagi tunjanga dan bonus).

3. Jumlah pegawai masih sedikit – Baru mulai operasi beberapa tahun yang lalu—dengan kondisi keuangan yang masih labil, perusahaan biasanya cenderung meminimalkan jumlah pegawai. Struktur organisasinya belum jelas, yang ada hanya direktur sekaligus pemilik usaha, istrinya, adiknya, dan beberapa orang staf saja, belum ada supervisor/kepala bagian/manager. Artinya apa? Jika anda bekerja di sini, anda harus siap merangkap berbagai macam pekerjaan—selain urusan accounting.

4. Sistim dan alur kerjanya masih belum jelas, cenderung amburadul – Namanya perusahaan baru, masih dalam perjalanan mencari bentuk. Belum menemukan sistim kerja yang paling optimal untuk menghasilkan profit yang diinginkan. Alur kerjanyapun belum jelas, cenderung amburadul. Sehingga jangan kaget jika anda sering menerima instruksi yang berubah-ubah. Misalnya: hari ini boleh memberi kas bon untuk pegawai, bulan depannya tidak boleh lagi. Boss yang laki bilang A, boss yang perempuan (istrinya) bilang B, untuk hal yang sama. Pembelian dan pengeluaran-pengeluaran lain dilakukan nyaris tanpa planning. Ini menjadi sumber kepusingan tersendiri—yang tidak banyak orang sanggup menanggungnya.

Sudah cukup horror? Jika mau ditambahi, masih ada lagi sisi tidak menariknya. Misalnya:

Saat ditanya “kerja di mana?” oleh kawan, keluarga (terlebih-lebih calon mertua). rasanya malu mau menyebutkan tempat kerjanya. Disebutkanpun belum tentu mereka tahu perusahaannya, yang ada mereka akan menunjukan response aneh seperti, “Ha? Dimana itu? Perusahaan apa itu? Koq belum pernah dengar ya..”. Nah, tidak enak kan? Hahaha….

Sekilas, nampaknya, lengkap sudah penderitaan orang yang bekerja di perusahaan kecil. Nah, apakah anda mau bekerja di perusahaan kecil dengan segala kesulitan itu?

Melanjutkan time-line bisnis yang sesungguhnya, sebagian perusahaan kecil seperti di atas mungkin jalan di tempat—sehingga berpuluh-puluh tahun tetap menjadi perusahaan kecil. Tak sedikit juga yang karena salah-kelola, akhirnya bangkrut dan lenyap dari peredaran. Dan sebagian kecilnya, ada juga yang berkembang menjadi perusahaan menengah. Bagaimana situasi di perusahaan menengah?

 

Perusahaan-perusahaan kecil yang dikelola dengan baik, memiliki pegawai yang handal, mau bekerja keras, menggunakan segenap daya dan upayanya untuk bisa beroperasi dengan efektif, bisa berkembang menjadi perusahaan menengah yang situasinya kurang-lebih seperti berikut:

1. Mulai memiliki gedung sendiri dengan ukuran yang cukup besar – Disamping ruangan kantornya yang sudah lumayan besar, juga sudah menggunakan AC. Sehingga, bisa dibilang sudah cukup nyaman, jauh lebih nyaman di bandingkan perusahaan kecil. Di sisi lainnya, gedung yang lebih besar dengan fasilitas yang makin lengkap mengkonsumsi sumberdaya yang juga lebih besar. Jika tidak terkelola dengan baik, bisa menjadi beban yang tak terkendali—sehingga overhead menjadi terlalu tinggi.

2. Kondisi keuangan mulai stabil – Jika kas dikelola dengan cukup prudent, perusahaan berskala menengah biasanya sudah tidak khawatir dengan likuiditas (ketersediaan kas). Jikapun kekurangan kas—karena terlalu aggressive dalam berinvestasi dan beroperasi, perusahaan menengah biasanya sudah memperoleh kepercayaan yang cukup dari lembaga pembiayaan. Sehingga kekurangan kas yang bersifat musiman relative bisa diatasi dengan cukup baik. Gajian? Hmm… not a problem. Lancar mah pokoknya. Di skala ini, perusahaan mulai mampu memberikan kompensasi (gaji, tunjangan dan bonus) yang cukup memadai bagi para pegawainya. Tentunya tergantung pada posisi dan prestasi masing-masing pegawai. Yang memperoleh gaji paling tinggi, sudah pasti para manager yang ikut merintis perusahaan sejak awal.

3. Jumlah pegawai meningkat – Melihat kondisi keuangan perusahaan yang mulai stabil, ditambah dengan kemampuan memperoleh pinjaman yang lebih tinggi, membuat perusahaan mulai berani berinvesasi dan beroperasi dengan lebih aggressive. Dan untuk menyokong itu, perusahaan bersakala menengah mulai menaikan jumlah pegawainya. Struktur organisasi sudah mulai terbentuk—dengan pemisahan wewenang dan tanggungjawab yang makin jelas. Perusahaan sudah mulai mengangkat beberapa manager bagian—termasuk di bagian accounting dan keuangan. Pekerjaan di bagian Accounting sendiri mulai dibagi-bagi untuk dikerjakan oleh staf yang berbeda-beda. Bagian keuangan bisa jadi juga sudah terbentuk (purchasing, shipping, warehousing), meskipun belum lengkap. Sehingga pekerjaan yang dirangkapkan sudah semakin berkurang. Tetapi belum memiliki sistim promosi jabatan yang pasti.

4. Sistim dan alur kerja mulai disusun – Semakin tingginya volume pekerjaan dan semakin tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai, perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan sistim pengendalian intern. Meskipun belum lengkap, aktivitas-aktivitas utama perusahaan biasanya sudah memiliki standard operating procedure (SOP). Perusahaan tidak lagi asal jalan, tetapi sudah makin selektif dalam mengambil pekerjaan/pesanan/project/klien dan seterusnya. Untuk tujuan itu, perusahaan sudah mulai menggunaka analisa-analisa, forecast, planning, dan budget yang jelas. Fungsi akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sudah semakin dibutuhkan, Perpajakan mulai dijalankan dengan lebih tertib—entah itu menggunakan pegawainya sendiri atau konsultan.

Meskipun sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, tidak ada jaminan pasti tumbuh menjadi perusahaan besar. Dari beberapa kasus yang dialami oleh klien-klein saya, justru transisi dari skala menengah pindah ke skala besar ini yang paling sulit dilewati. Mengapa? Karena perusahaan berada di posisi tanggung:

  • Kondisi keuangan sudah cukup stabil tetapi tidak akan sanggup jika harus menggelontorkan uang ekstra-besar untuk berekspansi.
  • Kemampuan sumberdaya manusianya sudah lumayan baik, tetapi belum cukup untuk mengoperasikan persuahaan bersakala besar.
  • Sistem operasional dan sistem keuangan yang digunakan juga masih tanggung, tidak cukup untuk menjalankan perusahaan berskala besar.

Ujung-ujungnya, perusahaan berskala menengah dihadapkan pada 3 pilihan: (a) tetap menjadi perusahaan menengah; (b) mengakuisisi perusahaan lain; atau (c) diakuisisi oleh perusahaan besar sehingga menjadi bagian (anak) perusahaan besar.

Nah, bagaimana? Cukup lumayan kan jika bekerja di perusahaan menengah?

Setahu saya, jika ada kesempatan bekerja di perusahaan besar, pastinya orang akan memilih bekerja di perusahaan besar. Mengapa? Yuk kita pindah ke paragraph selanjutnya….

 

Di awal tulisan saya sudah ajak anda untuk bermimpi bekerja di perusahaan besar dengan lingkungan kerja dan fasilitas yang serba wah: ruangan kerja yang lega, AC-nya dingin, pakai dasi, nama perusahaannya terkenal dengan reputasi yang tinggi, iklannya nongol di TV setiap hari—sehingga cukup percaya diri jika ditanya tempat kerja, menggunakan sistim operasi dan sistim keuangan yang sudah sangat established—sehingga semua aktivitas berjalan sesuai prosedur yang telah ada (tidak perlu pusing-pusing).

Dengan kondisi seperti itu, siapa yang tidak ingin bekerja di perusahaan berskala besar? Jika ada peluang dan kesempatan, siapa yang tidak ingin menempuh jalan tol nan mulus? Begitulah persepsi umum—orang kebanyakan.

Sayangnya orang sukses dan berbahagia dengan karirnya, jumlahnya tidak banyak dan bukan orang kebanyakan. BUKAN orang-orang yang serta-merta berlari melintasi jalan tol bergabung dengan orang kebanyakan lainnya. MELAINKAN orang-orang yang memiliki perspesi sendiri, orang-orang yang memiliki nilai dan cara memandang yang berbeda, mampu melihat sisi baik dari sesuatu yang nampak buruk, mampu melihat sisi buruk dari sesuatu yang nampak baik. Dan, mampu menentukan pilihan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang lebih comprehensive.

Kaitannya dengan perusahaan besar, adakah sisi buruk di balik penampilan gedungnya yang menjulang tinggi itu?

Saya bukan orang sukses, tetapi juga tidak menderita-menderita amat. Kebetulan saya pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun di dalam ruang kantor yang sempit dan lega. Menurut saya, suatu perusahaan menjadi besar karena:

1. Bekerja keras, menjaga konsistensi mutu pada standar yang ekstra tinggi dengan delivery yang selalu tepat waktu – Jadi, apakah anda pikir bisa kerja santai di dalamnya? Apakah anda pikir tidak ada lembur di sana? Apakah anda pikir bisa bolos kerja atau ambil cuti dengan mudah? Think about that.

2. Beroperasi secara efektif dengan sistim pengendalian yang super-ketat – Jadi, apakah anda pikir baru masuk ke sana akan langsung dapat gaji besar? Yang saya tahu kebanyakan pegawainya berstatus kontrak/outsourcing bertahun-tahun.

3. Telah melalui masa operasi dan sejarah yang panjang (sudah ada begitu banyak orang yang berada di dalamnya dengan masa kerja yang mungkin rata-rata puluhan tahun) – Jadi, apakah anda pikir bisa masuk ke sana dengan mudah? Jikapun bisa, apakah anda sanggup berkompetisi ketat dengan orang-orang yang sudah ada di sana berpuluh-puluh tahun yang lalu?

Itulah tantangan sesungguhnya yang harus dihadapi jika anda ingin bekerja di suatu perusahaan atau organisasi besar dengan management yang sudah established—seperti bank dan perusahaan-perusahaan multi-nasional yang sudah go-public/Tbk.

Lalu siapa orang-orang gendut yang ada di perusahaan besar itu? Siapa orang-orang yang sangat disegani di dalam perusahaan besar itu? Siapa orang-orang yang menempati ruangan berukuran 10 x 10 meter sendirian itu? Siapa pula orang-orang yang nampak sederhana tetapi sangat disegani itu? Apakah saya tidak bisa seperti mereka?” Mungkin ada yang berpikir seperti itu.

Mereka adalah orang-orang pekerja keras yang berpuluh-puluh tahun yang lalu berkantor di ruko dengan bermandikan keringat, mau merangkap pekerjaan, tahan stress, mampu mengatasi rasa khawatir tidak bisa bayar gaji, bisa berpikir tajam dalam kondisi yang tidak nyaman, mampu membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi stabil, mendapat kepercayaan untuk menyusun sistem operasi dan keuangan perusahaan yang amburadul menjadi teratur. BUKAN orang-orang berpikir instant yang belum apa-apa sudah mau kondisi yang nyaman.

 

Konon ‘work-hard’ sudah bukan jamannya lagi, dan sudah digantikan dengan ‘work-smart‘. Koq anda malah menganjurkan orang untuk kerja keras?” Mungkin ada yang berpikir seperti itu.

Dahulu, saya juga suka dengan jargon dan buzzwords seperti itu. Lama-lama saya mulai enggan. Mengenai kerja keras, saya ingin share satu cerita yang mungkin bermanfaat untuk pembaca.

Dalam artikelnya yang berjudul “The Top Five Regrets of the Dying”, Bronnie Ware (bekerja di sebuah rumah sakit yang khusu merawat orang-orang yang divonis akan segera meninggal (palliative care), di Australia sana), membeberkan hasil wawancaranya dengan para pasien yang sedang menjani hari-hari terakhir menjelang kematian.

Ketika ditanya mengenai apa yang mereka lakukan dan tidak lakukan—selama masa hidup—yang saat-saat terakhir menjadi suatu penyesalan, dari 5 jawaban yang paling sering dikemukan 2 diantaranya menyebutkan:

  • I wish I didn’t work so hard.”; dan
  • I wish I’d had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me.”

Di satu sisinya, mereka menyesali kerja keras yang telah mereka lakukan—di masa lalu. Di sisi lainnya, mereka juga menyesali hidup yang berjalan tidak seperti yang mereka inginkan. Mereka menyesal telah menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting bagi kehidupannya.

Sesaat setelah membaca artikelnya Bronnie, pikiran saya melayang pada pemandangan lumrah di desa-desa nun jauh di sana—dimana para ibu dan bapak bekerja keras siang dan malam hanya sekedar untuk bisa menghidupi dan menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan tidak mengenal akhir pekan seperti kita-kita yang ada di wilayah urban. Apakah menjelang kematian mereka nanti akan menyesali kerja keras yang telah mereka lakukan untuk menghidupi anak-anak mereka?

Saya pikir, bukan kerja kerasnya yang akan menjadi penyesalan, melainkan kerja keras untuk sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita.

Bagi ibu-ibu dan bapak-bapak disana, kerja keras menghidupi dan menyekolahkan anak adalah sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Saya yakin mereka tidak akan pernah menyesali kerja keras yang pernah mereka lakukan, sampai kapanpun, bahkan di saat-saat menjelang kematian mereka.

Bagaimana dengan anda? Mau merintis karir mulai dari perusahaan kecil yang membutuhkan kerja keras—dan menjadi salah satu dari orang yang jumlahnya sedikit itu? Atau memulai karir langsung di tempat nyaman—yang sesungguhnya tidak membawa anda kemana-mana, seperti orang kebanyakan? Anayway, ini akhir pekan. Jika bekerja di akhir pekan adalah sesuatu yang penting bagi hidup anda, silahkan. Jika berkumpul dengan keluarga adalah sesuatu yang lebih penting bagi anda, silahkan dinikmati. Di akhir tulisannya, Bronnie menyarankan: “Life is a choice. It is YOUR life. Choose consciously, choose wisely, choose honestly. Choose happiness.” Selamat berakhir pekan. 

sumber : http://jurnalakuntansikeuangan.com/

Karir: Ini Caranya Supaya Cuti Anda Tidak Pernah Ditolak Lagi

Kerja di bagian accounting (dalam perusahaan) atau jadi auditor di KAP, masalah per-CUTI-an tak jauh beda; sama-sama sulit. ‘Work-life-balance’? Lupakan. Jangakan jargon normative seperti itu, Undang-undang Ketenagakerjaan, yang mestinya bersifat memaksa-pun tak mempan. Terutama di KAP, yang namanya cuti itu hampir mustahil. Bagaimana caranya agar cuti tidak pernah ditolak lagi? 

Sebelum itu, ada hal unik dan menarik untuk dicermati sehubungan dengan per-cuti-an, khususnya di wilayah akuntansi dan keuangan, yaitu; pegawai accounting yang tidak cuti bukan karena tidak bisa, tetapi karena memang ogah. Aneh kan? Mengapa mereka ogah cuti?

 

Diantara begitu banyaknya pegawai yang menganggap “kata cuti hanya ada dalam dongen”—saking sulitnya mengambil cuti, malah ada orang yang justru ogah disuruh cuti. Inilah yang dialami oleh salah satu perusahaan klien saya (perusahaan menengah) beberapa tahun yang lalu. Apa menariknya?

Di bagian accounting dan keuangan, oleh FA Manager diatur sedemikian rupa sehingga setiap staff bisa cuti—tanpa terkecuali, minimal 12 hari dalam setahun—sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan. Anehnya, ada seorang staf (Cash Accountant), single masih muda, cantik, naik Honda Jazz (model terbaru saat itu) dan selalu tidak mau mengambil cuti setiap kali gilirannya tiba—dengan alasan: “males di apartement sendiri.”

Sampai suatu ketika, salah satu anggota keluarganya meninggal—sehingga terpaksa dia tidak masuk kerja beberapa hari. Apa yang terajadi?

Hari itu, salah satu vendor minta payment. Ketika di periksa di ledger (oleh pegawai pengganti sementara), nampak sudah terbayar—lengkap dengan nomor checknya. Ketika bonggol check diperiksa, check juga sudah disobek (artinya sudah dikeluarkan).

Pegawai pengganti menelpon saya (yang baru menangani perusahaan tersebut sekitar 2 atau 3 bulan) untuk minta saran. Terpaksa saya datang ke perusahaan (klien) untuk melakukan cash-audit mendadak. Sebelum menelpon pegawai yang tidak masuk, saya meminta pegawai pengganti untuk print cash ledger untuk satu tahun, bonggol check dan cash recon.

Di awal pemeriksaan, semuanya nampak wajar. Bank recon selalu benar (saldo di rekening koran sama selalu sama dengan saldo di cash ledger, setelah di rekonsiliasi). Tetapi bukan itu yang saya cari.

Sejak saya diberitahu (via telpon) bahwa ada vendor yang sudah terbayar tapi minta pembayaran—saat cash accountant tidak masuk kerja, saya sudah melihat indikasi check lapping. Tujuan saya melakukan cash audit adalah untuk mengetahui, sudah sejak kapan dia (cash accountant) melakukan itu, berapa kali, kapan, berapa rupiahnya, dst.

Sehingga yang saya cari adalah check yang pencairannya melewati waktu yang wajar (maksimal satu minggu). Rata-rata penerima check segera mencairkan checknya, paling lambat satu minggu setelah diterima. Dari perbandingan tanggal check dikeluarkan (di bonggol check) dengan tanggal pencairan (di rekening koran), saya menemukan hampir setiap check bernilai di atas 20 juta, selalu menunjukan waktu pencairan yang lebih dari satu bulan—bahkan ada yang sampai 3-4 bulan.

Masuk kembali ke kantor, cash accountant langsung diperiksa dan akhirnya mengakui perbuatannya:sudah beberapa tahun melakukan ‘check-lapping tanpa ketahuan. Menjadi ketahuan ketika dia tidak masuk kerja beberapa hari. Ini sekaligus menjawab rasa penasaran rekan-rekannya yang sering bergosip tentang cash accountant, baru beberapa tahun bekerja sudah bisa beli mobil keren dan pindah ke apartemen.

Untuk anda yang saat ini (atau suatu saat nanti) menjadi chief accountant atau Financial Manager—yang memiliki wewenang mengenai cuti staf, terusiklah ketika ada staf yang nyaris tak pernah absent. Bukannya selalu menolak permintaan cuti, justru anda perlu menyuruh staf cuti, tentu sampai pada batas ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Dengan mencutikan staf, mungkin anda menemukan ketidakwajaran yang tidak akan pernah terlihat jika mereka selalu masuk kerja. Tidak mesti check lapping, bisa jadi anda menemukan perlakuan akuntansi yang tidak konsisten atau masalah-masalah yang sengaja ditahan (tidak dilaporkan) karena alasan tertentu.

Itu jika anda seorang atasan. Jika kebetulan belum berada di posisi itu, mungkin anda berpikir….

 

Coba kita berpikir pelan-pelan: mengapa seorang atasan (manajer/partner) menolak permintaan cuti? Dari sini kita bisa memikirkan solusinya.

Alasan paling klasik, karena volume pekerjaan yang tidak seimbang dengan ketersediaan waktu (deadline)—sehingga jangankan cuti, untuk ke kamar mandipun rasanya nyaris-nyaris tak ada waktu. Alasan berikutnya, karena memang ada tipe atasan yang, entah mengapa, sepertinya selalu tidak rela jika ada staf yang ijin apalagi cuti berhari-hari. Yang kedua ini yang paling parah.

Volume pekerjaan yang besar bisa diatasi dengan time-management yang bagus (bikin rencana kerja—dengan urutan prioritas yang jelas, disiplin/konsisten dan konsekwen terhadap rencana yang telah dibuat). Pun demikian, sebagus-bagusnya time-management tetap saja, yang namanya pekerjaan tak akan pernah ada habisnya (kecuali perusahaan ditutup).

Kondisi itu, ditambah dengan karakter atasan (partner, chief accountant, managing partner, controller, CFO) yang sepertinya selalu tak rela melihat orang cuti—sehingga staf selalu merasa tidak enak setiap kali hendak cuti, maka lengkap sudah. Di akhir tahun, orang pada upload photo dari tempat wisata, akuntan dan auditor masih berkutat dengan berbagai data dan laporan.

Mengerikan ya jadi orang accounting?  Tidak. Untuk kawan-kawan yang masih kuliah, jangan karena cerita seperti itu saja lalu menjadi ciut-nyali. Jangan. Saya jamin keadaan anda nanti tidak akan separah itu, asalkan tahu caranya. Bagaimana caranya agar cuti anda tidak ditolak?

 

Dari alasan-alasan di atas, anda bisa berpikir tentang bagaimana caranya agar cuti tidak ditolak:

1. Jika Masalahnya adalah Pekerjaan

Bereskan pekerjaan sebelum cuti—pastikan tidak ada pending project/tasks. Pekerjaan datang terus-menerus? Sudah pasti. Tapi anda bisa memilah-milah mana yang harus selesai “NOW!” dan mana yang bisa ditunda tanpa menimbulkan masalah. Jangan bilang tidak ada. Masih tidak tahu yang mana?

Semua pekerjaan yang melibatkan orang lain (entah itu yang harus dikerjakan orang lain, atau yang menunggu data dari orang lain, atau yang menunggu konfirmasi dari orang lain), untuk sementara, bisa anda tinggalkan ketika “bola panas”-nya berada ditangan orang lain. Takut bolanya dikembalikan saat anda tidak ada? Jangan khawatir, mereka tidak akan menembak sasaran yang sedang tidak ada ditempat.

Jika punya clerk (data entry staff), anda bisa memintanya untuk take-over easy task yang anda yakin aman untuk dilimpahkan. Salah satu skill dalam bekerja adalah pintar mendelegasikan pekerjaan, tanpa menimbulkan masalah.

Timing, sangat penting dalam hal ini. Khususnya di Accounting (termasuk di KAP dan konsultan pajak), akhir bulan dan akhir tahun sudah pasti sangat sibuk. Tentu sangat tidak bijak jika anda cuti di saat pekerjaan berada dalam kondisi peak. Ini sudah menjadi risiko menjalani profesi di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Tetapi bukan berarti tidak bisa cuti di saat low season. Instead of having vacation in the year-end, you have it before that. Malah bagus, anda bisa libur sebelum orang lain.

2. Jika Masalahnya adalah Manajer Yang Tidak Mengijinkan

Selama anda masih MINTA cuti, selama itu juga manager berhak untuk MEMBERI-atau-TIDAK MEMBERI anda cuti—on his/her discretion. Ya jelas, karena anda MINTA.

Jika anda ingin cuti tidak ditolak, berhenti MINTA cuti. Sebagai gantinya, anda AMBIL cuti. Cuti itu HAK anda (kecuali dicantumkan dikontrak anda memang tidak berhak untuk cuti).

Yang namanya mengambil hak, tidak perlu persetujuan (approval) siapapun. Keputusan untuk menggunakannya ada ditangan anda, bukan di tangan partner atau manager. Tentu, sebelum mengambil hak anda perlu memenuhi kewajiban terlebih dahulu (lihat masalah #1 di atas).

Konkretnya: anda hanya perlu mengirim email—beberapa hari menjelang cuti (sesuai aturan perusahaan/kantor) dengan isi kurang lebih sbb:

Dear Pak Andre,

Dengan ini saya bermaksud memberitahukan bahwa saya ambil cuti sejak tanggal 20 hingga 25 Mei 2012. Tugas dan pekerjaan telah saya atur sehingga tidak akan ada masalah.

Selama saya cuti, bisa dihubungi di no 08113 565252 (untuk hal-hal yang sifatnya mendesak). Mungkin saya sempat atau tidak sempat membuka email, tetapi hal nedesak bisa dikirimkan ke: lucy505@yahoo.co.id

Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terimakasih.

Bes regards,
Lucy Iskandar

Seperti terlihat di contoh, anda tidak sedang minta ijin atau approval, melainkan memberitahukan, sehingga TIDAK perlu mengikutsertakan kalimat basa-basi seperti “minta ijin.”

 

Saya sudah mengira. John Robert Wooden suatu ketika mengatakan:

Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.

Sayangnya Mr. Wooden bukan atasan kita, bukan orang accounting (melainkan mantan pemain bola basket terkenal di tahun 60-an yang belakangan menjadi coach team basket UCLA).

Faktanya, manager yang menerapkan saran John Wooden adalah sosok yang langka di lingkungan bisnis. Bukannya tidak ada, tetapi sangat jarang ada. Yang banyak, justru staf-lah yang dituntut untuk melakukan hal itu—lebih menjaga kehormatan para manager ketimbang berpikir tentang hak mereka.

Tentu, sebagai bawahan kita tidak bisa menyalahkan atasan begitu saja—bagaimanapun, mereka juga dituntut untuk selalu siap menyediakan data keuangan sewaktu-waktu dan merampungkan project sesuai deadline.

Akan tetapi, sebagai atasan mestinya mereka bisa mengarahkan semua anggota team untuk menjalankan segala-sesuatunya dengan se-efektif mungkin, sehingga tidak perlu mempekerjakan staf lebih dari yang seharusnya.

Di mata saya, team yang selalu kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan adalah team yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki masalah berikut ini:

  • Tidak mampu mengelola waktu, pekerjaan, dan staf dengan baik
  • Tidak mampu mengukur rasio volume pekejaan dengan jumlah staf dengan tepat
  • Tidak mampu menterjemahkan kompetensi yang dibutuhkan (untuk menjalankan pekerjaan secara efektif) dengan kapabilitas dan kapasitas staf yang ada.

Jika kondisi ini mirip dengan kondisi dimana anda bekerja saat ini, anda mempunyai 2 pilihan (1) Tetap sabar, tingkatkan prestasi, sambil siap-siap menggantikan posisinya (cepat atau lambat atasan seperti ini pasti keluar dengan sendirinya); atau (2) Mungkin akan lebih baik jika anda mencari team yang lebih cocok (resign). Selamat berakhir pekan.

sumber : http://jurnalakuntansikeuangan.com/

Akuntansi Pendapatan: Ketentuan Dasar Pengakuan Pendapatan

Akuntansi pendapatan sekilas nampak sederhana, tetapi menjadi makin rumit ketika didalami. Dalam menetukan kapan pendapatan (revenue) bisa diakui, meskipun PSAK telah mengikuti IFRS, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang betah menggunakan panduan PSAK-lama yang berkiblat ke US-GAAP. Apakah itu salah? Nanti kita jawab. Yang ingin saya bahas dalam tulisan ini adalah ketentuan dasar pengakuan pendapatan.

 

Secara umum, prinsip dan prosedur dalam akuntansi—yang kemudian dijabarkan dalam standar-standar, dibuat agar laporan keuangan perusahaan menjadi “adil/fair” bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Fair’ dalam hal ini mengandung makna: tidak ‘diakali’. Apa ya kata yang lebih tepat? Ya intinya tidak dimanipulasi. Kesannya koq jadi negative ya? Sebenarnya saya ingin menghaluskannya, tetapi itulah kata yang paling tepat menurut saya.

Mau disampaikan secara halus (dengan bahasa normative yang cederung bersayap dan membingugka) atau disampikan secara vulgar (versi saya), pada kenyataanya ketentuan mengenai pengakuan pendapatan lebih banyak dimaksudkan untuk mengurangi potensi manipulasi (abuse).

Manipulasi seperti apa?

  • Pendapatan diakui lebih besar dibandingkan kenyataannya—agar perusahaan kelihatan lebih profitable (ini tidak fair bagi investor dan kreditor)
  • Pendapatan diakui lebih kecil dari kenyataannya—agar perusahaan kelihatan tidak profitable (ini tidak fair bagi pemerintah yang diwakili oleh Ditjen Pajak).
  • Pendapatan diakui lebih awal—untuk tujuan yang sama seperti yang pertama
  • Pendapatan diakui lebih belakangan—untuk tujuan yang sama seperti yang kedua

Dan tindakan-tindakan manupulatif lainnya, termasuk tindakan manajemen yang memanipulasi pengakuan pendapatan untuk memperoleh penilian kinerja tinggi dari pemegang saham sehingga menerima bonus atau bentuk reward lainnya.

Itulah yang ingin dicegah oleh regulator dan pembuat standar, sehingga perlu dibuatkan ketentuan pasti mengenai pengakuan pendapatan.

 

Sejak dahulu, akuntansi telah menentukan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika menjalankan proses akuntansi, termasuk pengakuan pendapatan.

Dalam Prinsip-prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau GAAP misalnya, pengakuan pendapatan hendaknya mempertimbangkan “prinsip kehati-hatian” (conservatism principle). Prinsip ini mensyaratkan agar:

  • Tidak mengakui pendapatan yang belum pasti atau masih berupa potensi, di satu sisinya; dan
  • Mengakui biaya meskipun masih belum pasti atau masih berupa potensi, di sisi lainnya.

Mengapa perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian? Ya untuk mencegah manipulasi-manipulasi tadi itu.

Seiring perkembangan waktu, prinsip kehati-hatian dianggap sudah usang, sudah tidak relevan lagi, sehingga oleh IFRS diperkenalkan prinsip baru yang disebut dengan “prudent”—sebagai pengganti “conservatism principle.” Kata ‘prudence’ (benda) atau “prudent” (sifat) bukan perbendaharaan baru dalam kosa-kata bahasa Inggris. Secara harfiah, prudent mengandung makna “bijak” dan prudence artinya kebijaksanaan.

Apa yang dimaksud dengan “bijak” alias prudent dalam IFRS—terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan?

Ada yang mengatakan prudent artinya: “pendapatan boleh diakui meskipun masih berupa potensi, sepanjang memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan (revenue recognition) dalam IFRS”.

Seperti apa ketentuan IFRS mengenai pengakuan pendapatan? Benarkah prudence? Benarkah lebih bijak jika dibandingkan dengan prinsip kehati-hatian (conservatism principle)? Mari kita lihat sama-sama….

 

Secara garis besar, Kerangka Kerja IASB (cikal-bakalnya IFRS) mengikutsertakan “gain” dan “revenue” sebagai bagian dari “income”.

Dalam IAS 18, revenue itu sendiri didefinisikan sebagi pendapatan yang timbul dari aktivitas normal suatu entitas—baik perseorang atau badan usaha yang melakukan aktivitas usaha—dalam berbagai varian, mungkin disebut:

  • Penjualan;
  • Fee;
  • Bunga;
  • Dividend;
  • Royalti

Mengenai besarnya pendapatan yang diakui, IAS 18 menyatakan bahwa, pendaatan diukur pada nilai wajar piutang atau kemungkinan pendapatan yang diterima, setelah dikurangi diskon maupun potongan (rebate) yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan.

Kapan pengakuan pendapatan dilakukan, menurut IFRS? Menurut IAS 18, pendaptan diakui saat risiko yang melekat pada barang/jasa (yang diperjualbelikan) berpindah ke pembeli atau pengguna jasa.

Lebih rinci, mengenai saat pengkuan pendapatan, IFRS memberikan 2 ketentuan utama dan beberapa ketentuan tambahan, sebagai berikut:

1. Pengakuan Pada Titik Penyerahan (at point of delivery) – Perusahaan atau seseorang hanya mengakui pendapatan ketika barang/jasa diserahkan ke pembeli atau pelanggan. Misalnya:

  • Pedangan eceran (retail) mengakui pendapatan saat barang diserahkan ke pembeli yang biasanya bersamaan dengan proses pembayaran di kasir—sebab, jika barang itu rusak atau hilang setelah pembeli pergi dari kasir, risiko tersebut sudah menjadi tanggungjawab pembeli itu sendiri.
  • Perusahaan eksportir yang menggunakan kondisi FOB, mengakui pendapatan ketika barang sudah berada di atas kapal laut atau pesawat udara pengangkut barang—sebab, dalam kondisi ‘Free on Board (FOB), tanggungjawab eksportir berakhir hanya sampai barang berada di atas kapal/pesawat. Jika ada kehilangan atau kerusakan setelahnya, sudah menjadi risiko pembeli.

2. Pengkuan Pada Saat Pembayaran (at time of payment) – Bisa dibilang prosedur yang kedua ini merupakan penyempurna prosedur yang pertama di atas. Di sini disebutkan bahwa: meskipun barang/jasa telah diserahkan secara penuh (dan risiko yang melekat pada barang/jasa telah berpindah ke pembeli), jika kepastian pembayaran belum diperoleh, maka pendapatan belum bisa diakui.

Misalnya:

Sebuah perusahaan batako menngirimkan batako ke pelanggannya (sebuah toko bahan bangunan.) Jika si perusahaan batako tidak memperoleh keyakinan mengenai pembayaran yang akan diterima, maka perusahaan itu tidak bisa mengakui penyerahan tersebut sebagai pendapatan—meskipun barangnya telah berpindah tangan.

Menurut saya, ini agak membingungkan. Penjualan kredit macam apapun, tidak mengandung keyakinan seratus persen mengenai kepastian pembayaran yang akan diterima. Jika salah diartikan, aturan yang kedua ini ‘seolah-olah’ tidak mengijinkan adanya pengakuan pendapatan untuk penjualan kredit, seolah-olah sistim akuntansi akrual sudah tidak berlaku lagi—digantikan oleh cash-basis.

TETAPI saya yakin maksudnya tidak demikian. Sayangnya, sampai saat ini saya belum menemukan penjelasan mengenai batasan pasti sehubungan dengan prosedur pengakuan pendapatan yang kedua (at time of payment) ini.

Dibandingkan menggunakan istilah “saat pembayaran” (at time of payment)—yang cenderung disalahartikan sebagai penerimaan kas, saya lebih suka menggunakan istilah “saat komitmen pembayaran” (at time of pay-commitment)—yang disatu sisinya tetap menekankan pentingnya kepastian (melalui komitmen yang jelas) tanpa potensi bias makna di sisi lainnya.

Dalam kasus pedagang batako tadi misalnya; tanpa dipesan dan tanpa komitmen (janji membayar) dari toko bangunan, saya rasa si perusahaan batako tak akan mengirimkan barangnya begitu saja. Atau untuk skala yang lebih besar, perusahaan eksportir tidak mungkin mengirimkan barang ke pelanggannya di luar negeri sana, tanpa komitmen membayar yang pasti.

Disamping 2 ketentuan utama tadi, IFRS juga menyertakan beberapa ketentuan tambahan—yang mungkin membuat ketetuan pengakuan pendapatan versi IFRS ini menjadi lebih gamblang. Dalam ketentuan tambahan, pendapatan dapat diakui oleh seorag penjual barang/jasa bila:

1. Tidak Ada Kewajiban Membantu Pembeli Untuk Menjual – Penjual bisa mengakui pendapatan bila tidak memiliki kewajiban untuk membantu pembelinya dalam menjual kembali barangnya kepada pihak ketiga. Dengan kata lain, kewajiban berakhir saat barang diserahkan ke pembeli. Dalam kasus konsinyasi misalnya, suatu perusahaan belum bisa mengakui pendapatan pada saat mengirimkan barangnya ke toko, melainkan masih harus menunggu hingga pihak tokonya berhasil menjual barang tersebut kepada konsumen akhir.

2. Kerusakan Barang Tidak Mempengaruhi Komitmen Pembayaran – Penjual bisa mengakui pendapatan bila kerusakan setelah penyerahan tidak mempengaruhi komitmen pembeli untuk membayar secara penuh. Dalam kasus penjualan barang bergaransi, penjual bisa memilih salah satau cara berikut ini:

(a) Pendapatan diakui ketika barang diserahkan, asalkan porsi ‘potensi-beban-atas-garansi’ sudah dialokasikan ke dalam harga jual dan mengakui kewajiban garansi (secara terpisah) saat pengakuan pendapatan dilakukan. Saya pikir, ini bisa dilakukan dengan memasukan jurnal:

[Debit]. Piutang = 5,000,000
[Kredit]. Penjualan = 5,000,000

[Debit]. Harga Pokok Penjualan = 3,000,000
[Debit]. Biaya Sparepart Diakrualkan = 500,000 (karena belum pasti ada klaim garansi)
[Kredit]. Persediaan = 3,000,000
[Kredit]. Kewajiban Kontinjensi – Garansi = 500,000 (cadangan kewajiban bila garansi di klain)

Atau

(b) Pendapatan diakui setelah masa garansi berakhir, sehingga ketahuan berapa porsi garansi yang harus dibebankan.

3. Transaksi Jual-beli Harus Dengan Entitas Lain – Dalam pengertian tidak memiliki hubungan istimewa (misal: perusahaan induk dengan cabang). Transaksi jual-beli antara perusahaan induk dengn cabang dianggap perdangan dalam perusahaan (inter-company) dan harus dieliminasi dari laporan keuangan.

Nah, bagaimana menurut anda, apakah ketentuan IFRS ini bisa disebut ‘prudent’? Apakah lebih bijak jika dibandingkan prinsip kehati-hatiannya GAAP?

Sambil menunggu pertimbangan anda, saya sangat tertarik terhadap ketentuan pengakuan pendapatan yang diterapkan di Amerika Serikat, terutama sekali klausul pengakuan “Recognition When Customer Acceptance is Secured” sebagai bentuk konkret penerapan prinsip kehati-hatian di AS sana.

 

Security Exchange Commission (SEC)—Bappepam-nya AS—menerbitakan “Staff Accounting Bulletin” (SAB) No. 101 untuk mencegah potensi manipulasi sehubungan dengan pengakuan pendapatan oleh perusahaan publik di negara tersebut.

Di bawah ketentuan SAB 101, transaksi penjualam yang mengandung klausul konfirmasi penerimaan (approval) baru boleh diakui sebagai pendapatan setelah konfirmasi penerimaan di peroleh.

Misalnya: Sebuah perusahaan di Chicago mengirimkan barang ke salah satu pelanggannya di Indonesia dengan ketentuan: pelanggan akan melakukan inspeksi terhadap kwalitas barang ketika tiba di pelabuhan—bila tidak sesuai kesepakatan maka barang akan dikembalikan.

Dengan klausul tersebut, penjual barang yang ada di Chicago baru boleh mengakui pendapatan setelah perusahaan di Indonesia selesai melakukan inspeksi dan menyatakan menerima pengiriman barang tersebut.

Intinya, sama saja: KOMITMEN

Sekalilagi, menurut anda apakah ketentuan IFRS di atas bisa dibilang prudent (lebih bijak) jika dibandingkan prinsip kehati-hatinnya GAAP? (silahkan sampaikan pendapatnya via ruang komentar du ujung halaman ini)

 

Di luar prudent atau tidak, daripada menggunakan aturan ‘mbulet-njlimet’ yang membingungkan, saya lebih suka menggunakan “HAK” sebagai patokan dasar:

Pendapatan diakui bila sudah menjadi ‘HAK’.

Kapan menjadi HAK?

Pendapatan Menjadi HAK ketika kewajiban menyerahkan barang/jasa telah ditunaikan dan komitmen pembayaran telah diperoleh sesuai kesepakatan.

Menurut saya itu saja. Jauh lebih sederhana tanpa menimbulkan kebingungan.

Bagaimanapun juga, ketika terjadi sengketa—dimana pembeli melakukan wan-prestasi (mengingkari janjinya untuk membayar), yang menjadi acuan dasar penyelesaian tetap saja komitmen yang sah menurut peraturan dan perundang-undangan, bukan parameter-parameter di luar itu. Dalam pengertian, hukumlah yang menjamin ‘hak’ itu mendekati pasti akan diterima—sepanjang kewajiban menyerahkan barang/jasa telah ditunaikan.

Lalu mana yang benar? Mana yang diikuti?” Mungkin ada yang berpikir demikian.

Tidak ada yang salah atau benar dalam akuntansi—termasuk perlakuan pendapatan.

  • Untuk perusahaan-perusahaan yang berstatus publik (terbuka) atau skalanya sudah besar—apalagi yang membuka diri untuk investor atau partner bisnis antar-negara, tentu mengikuti ketentuan IFRS menjadi krusial, sehingga keterterimaan di kancah global menjadi lebih tinggi.
  • Sedangkan untuk perusahaan berstatus non-publik dengan skala kecil hingga menengah, saya selalu menyarankan agar tidak usah terlalu ambil-pusing mengenai perlakuan akuntansi (termasuk akuntansi pendapatan)—apakah perlu mengikuti IFRS atau tidak.

 

Situasi yang paling sering dihadapi oleh akuntan yang bekerja di dalam perusahaan yaitu: terjebak dalam situasi antara memilih mengikuti setiap perkembangan standar akutansi (yang berubah dari waktu-ke-waktu) DAN efektifitas fungsi akuntansi (yang mestinya menjadi alat yang mempermudah operasional perusahaan, bukan menjadi beban apalagi menghambat.) Mengikuti perkembangan standar itu penting, tetapi jangan sampai tenaga dan sumberdaya habis terkuras untuk hal-hal yang sifatnya tidak incremental.

Jalan tengah paling bijak, menurut saya, adalah mengikuti yang dirasa bisa diikuti, bersifat penting, memberi nilai tambah, dan bisa menjadi piranti untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan yang se-real-realnya. Buat saya pibadi, yang terpenting masih patuh terhadap prinsip dan aturan dasar akuntansi, rasional, mudah dipahami, serta tidak dimaksudkan untuk memanipulasi atau mengelabui pihak lain. Selebihnya, saya memilih fokus pada usaha-usaha untuk membuat nilai tambah, membuat perusahaan menjadi lebih profitable, buka peluang kerja yang lebih banyak dan sejahterakan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

sumber : http://jurnalakuntansikeuangan.com/

Apa sih itu Risiko Audit (Audit Risk)?

Ini suplemen dari seri “Prosedur Dasar Audit”—sebagai pelengkap untuk memahami pemeriksaan risiko dalam proses audit. Masih ditulis oleh non-auditor (cuma pernah jadi junior auditor haha..). Judul tulisan ini “Ensiklopedia: Apa sih itu Risiko Audit (Audit Risk)” maksudnya: ngomongin risiko audit dari hasil baca literature (non-experienced based). Sifatnya; sekedar untuk diketahui saja.

Jujur saja, sebenarnya saya enggan untuk menuliskan sesuatu yang tidak (belum pernah saya alami)—cuma hasil baca literature (literature apapun itu), karena nyatanya saya bukan seorang peniliti, apalagi pendidik. Bukan apa-apa, rasanya koq seperti menuturkan kembali cerita orang lain (si penulis literature menuturkan sesuatu via buku, lalu saya tuturkan kembali di JAK, gimana gitu rasanya? Hehe..) Itu sebabnya mengapa di judul tulisan ini saya isi embel-embel ensiklopedia.

Tapi okelah, anggap saja saya berbagi tentang sesuatu yang saya baca (risiko audit dalam hal ini), mungkin ada manfaatnya bagi pembaca JAK, terutama bagi yang sedang mendalami topik audit—entah untuk tujuan praktek atau riset. Jangan khawatir, karena ini ensiklopedia (literature study), sudah pasti saya akan mencantumkan bibliography di akhir tulisan.

 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan audit risk adalah risiko yang mungkin harus ditanggung oleh seorang auditor akibat pemberian opini yang tidak tepat atas laporan keuanganauditee.

Ada 2 macam risiko:

  • Risiko Audit (audit risk) – Risiko kemungkinan adanya ‘salah-saji yang bersifat material’ yang luput (tidak tertangkap) saat proses audit.
  • Risiko Bisnis (business risk) – Risiko yang mungkin harus ditanggung oleh kantor akuntan publik dan auditor itu—berupa: tuntutan hukum, kritik, dan menurunnya kredibilitas (nama baik)—akibat proses audit yang dijalankan oleh auditor. (Brumfield et al., 1983).

 

Khusus di wilayah risiko audit (audit risk), auditor (setelah melakukan audit) berhadapan dengan 2 pilihan utama, antara (a) menolak; atau (b) menerima asersi manajemen (transaksi, saldo akun dan laporan keunagn. Baik menolak atau menerima, sama-sama berisiko bagi auditor:

  • Kemungkinan risiko yang timbul akibat menerima asersi disebut “risk-a” juga disibut “risk type-I”; dan
  • Kemungkinan risiko yang timbul akibat menolak asersi disebut “risk-b” juga disebut “risk-type II”

Pembedaan kedua risiko ini diberlakukan di semua tingkatan asersi, baik itu pada tingkatan saldo akun maupun laporan keuangan secara keseluruhan.

Perbedaan risk-a dan b ini banyak diulas dalam artikelnya Elliott & Rogers (1972)—yang kelihatannya berasal dari penerapan pendekatan uji hipotesa statistik untuk audit yang mengijinkan auditor untuk mengukur dan mengevaluasi kedua jenis risiko tersebut. Khusus risk-b (risiko menolak asersi), jika dikaitkan dengan dimensi lain, yaitu penggunaan metode sampling statistik dalam uji audit, risiko audit juga bisa dihubungkan dengan 2 type risiko yaitu: sampling-risk; dan nonsampling-riskRobert (1978) mendefinisikan:

Sampling-risk adalah:

the portion of audit risk of not detecting a material error that exists because the auditor examined a sample of the account balances or transactions instead of every one.” (terjemahan bebas: porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan oleh karena auditor hanya mempelajari sample saldo akun, tidak satu-per-satu)

dan nonsampling-risk adalah:

the portion of audit risk of not detecting a material error that exists because of inherent limitations of the procedures used, the timing of the procedures, the system being examined, and the skill and care of the auditor.” (terjemahan bebas: porsi risiko audit berupa kesalahan bersifat material yang tidak terdeteksi yang diakibatkan oleh karena keterbatasan inherent prosedur yang digunakan, alokasi waktu penggunaan prosedur, sistim yang dipelajari, kehati-hatian dan skill auditor itu sendiri)

Jika sampling-risk dan nonsampling-risk disebut sebagai “c-risk, selanjutnya Robert memperkenalkan satu konsep lainnya yang disebut dengan “d-risk” yang didefiniskan sebagai: “the sampling risk of unwarranted reliance in statistical compliance tests.” (terjemahan bebas: risiko sampling yang berasal dari uji kepatuhan statistik yang kehandalannya tidak bisa dijamin.)

Terakhir, ada 3 risiko audit (Arens & Loebbecke, 1994; Senetti, 1990), yaitu:

  • Desired audit risk – Tingkat risiko audit yang bisa diterima dan telah direncanakan sebelumnya—biasanya di tentukan sebelum substantive test dilaksanakan.
  • Estimated audit risk – Risiko audit yang diperkirakan oleh auditor.
  • Achieved audit risk – Tingkat risiko audit sesungguhnya yang tidak diketahui (tidak disadari) oleh auditor.

Ada 2 macam pendekatan yang berkembang sehubungan dengan pengkuruan risiko Audit (Cushing & Loebbecke, 1983), yaitu:

  • Pendekatan Analisa Risiko Audit (Audit Risk Analysis Approach); dan
  • Pendekatan Model Keputusan Audit (Audit Decision Modeling Approach)

Tujuan utama dari penggunaan analisa risiko audit adalah membantu auditor untuk memperoleh rasa percaya diri (keyakinan) bahwa laporan keuangan auditee tidak mengandung salah-saji yang bersifat material. Pendekatan ini samasekali tidak memperhitungkan adanya risiko bisnis yang mungkin dihadapi oleh auditor dan kantor akuntan publik sehubungan dengan opini yang mereka keluarkan. Sehingga, model ini juga tidak banyak mempertimbangan kondisi ekonomi makro dan faktor-faktor di luar proses audit itu sendiri.

Pendekatan model keputusan audit, oleh para peneliti dianggap lebih komprehensif jika dibandingkan dengan model analisa risiko audit—mengikut sertakan biaya audit disamping risiko audit. Model ini bisa menjadi semacam alat penunjang dalam menjalankan proses audit yang hemat (cost-effective)—tentunya dalam kisaran yang masih aman sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko salah-saji yang bersifat material.

 

Penggunaan model risiko audit pemeriksaan laporan keuangan telah dibuat dalam berbagai standar audit. Dan, pernyataan umum mengenai pertimbangan risiko berkembang menjadi panduan rinci dalam bentuk pengukuran risiko yang bersifat kuantitative.

Di Amerik Serikat misalnya, pentingnya evaluasi terhadap risiko audit telah terlihat dalam standar profesi sejak 1963. Dalam standar profesi yang diterbitkan oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), khususnya AU 150.05, menyebutkan betapa pentingnya mempertimbangkan tingkat risiko dalam audit:

The degree of risk involved also has an important bearing on the nature of the examination. . . . The effect of internal control on the scope of the examination is an outstanding example of the influence on auditing procedures of a greater or lesser degree of risk of error; i.e., the stronger the internal control, the less the degree of risk.”

Penyertaan formula dalam standar profesi audit pertamakalinya terlihat secara ekspilisit sejak tahun 1972—ketika AICPA menerbitkan SAS (Statement of Auditing Standard) No 54 yang kemudian digunakan secara bersama-sama dengan SAS 1. Pada masa pengembangannya, permasalahan difaktorkan sebagai tingkat “kehandalan” uji substantive yang rinci (diberi kode S). Selanjutnya kombinasi antara kehandalansistim pengendalian intern yang bersifat subyektif dengan faktor-faktor lainnya (diberi kode C) dapat memberikan kombinasi tingkat kehandalan (diberi kode R) yang diyakini cukup mampu memenuhi tujuan auditor dalam menjalankan proses aduit.

Dalam formula, hubungan tersebut terlihat sbb:

S = 1 – [(1-R)/(1-C)]

Kaitannya dengan risiko, SAS 1 menyebutkan:

The combined reliability is the complement of the combined risk that none of the procedures would accomplish the particular audit purpose, and the combined risk is the product of such risks for the respective individual procedures . . .

SAS 39 merekomendasikan model “Multiplicative”—untuk diguanakan dalam perencanaan audit, sbb:

AR = IR x CR x AP x TD

Dimana:

  • AR = allowable audit risk level (tingkat risiko audit yang diijinkan untuk laporan keuangan yang mengandung salah-saji bersifat material)
  • IR = inherent risk of material misstatement (dugaan akan asersi yang mengandung salah-saji bersifat material yang tidak ada hubungannya dengan sistim pengendalian intern)
  • CR = control risk (risiko salah-saji bersifat material yang tidak terdeteksi oleh sistim pengendalian ientern)
  • AP = analytical procedure risk (risiko yang diakibatkan oleh gagalnya prosedur analisa mendeteksi salah-saji yang bersifat material)
  • TD = test of detail risk (risiko yang diakibatkan oleh gagalnya uji substantive rinci dalam mendeteksi adanya salah-saji bersifat material)

Bisa dilihat bahwa model “multiplicative” yang terdapat dalam SAS 39 lebih banyak mengukur faktor risiko jika dibandingkan dengan kehandalan, dan mengikutsertakan faktor “analytical review procedures” dan “susbstantive test” yang dianggap terkait.

SAS 39 juga menyoroti masalah risiko yang bersifat inherent, akan tetapi dengan peringatan bahwa risiko yang bersifat inherent terlalu berisiko untuk dikuantitatifkan. SAS 39 juga menyebutkan bahwa model tersebut bisa digunakan dalam perencanaan audit yang menggunakan sample bersifat statistikal dengan menentikan risiko akhir yang dapat diterima, dengan formulasi sbb:

TD = AR / (IR x CR x AR)

Akan tetapi, SAS 39 tidak menyediakan formula yang bisa digunakan untuk melakukan revisi rencana audit maupun evaluasi hasil audit.

 

SAS 47 kemudian lahir sebagai update konsep dan terminology yang digunakan dalam SAS 39. Tujuannya untuk menyediakan petunjuk lebih lanjut mengenai audit risk. Dasar pendekatan yang digunakan, bisa dibilang masih sama, meskipun istilah yang digunakan mengalami perbaikan yang signifikan.

Yang paling mencolok dari SAS 47 adalah, diikutsertakannya faktor risiko inherent dan dikombinasikannya “analytical review risk” (AR) dengan “test of details risk” (TD), yang kemudian membentuk faktor baru yang disebut detection risk” (DR).

Hal baru lainnya dalam SAS 47 (jika dibandingkan dengan SAS 39) adalah penekanan pentingnya peggunaan apa yang disebut dengan Audit Risk and Materiality” (ARM).

Saran penggunaan ARM untuk mengevaluasi risiko banyak menulai kritik di berbagai literature—yang menurut pengkritik adalah tidak pas jika digunakan sebagai alat pengukur risiko audit pasca proses audit. Sebuah diskusi menarik mengenai asumsi dan keterbatasan ARM disampaikan oleh Cushing & Loebbecke (1983). Beberapa hal yang dikritisi, antara lain:

  • Pertama, diasumsikan bahwa masing-masig komponen risiko dalam ARM bersifat independent (tidak saling tergantung), sementara pada kenyataannya tidak. IR, AR, dan TD semuanya bergantung pada “control risk.” Gagal mempertimbangkan saling ketergantungan ini, menurut Cushing & Loebbecke, auditor akan cenderung memperoleh faktor risiko yang seolah-olah lebih rendah dibandingka kenyataannya—terutama ketika pengendalian intern lemah. Sehingga jika model ARM SAS 47 ini digunakan, akan menempatankan auditor pada posisi yang lebih berisiko.
  • Kedua, model ARM tidak menyediakan panduan untuk mengagregasikan pemeriksaan risiko di tingkat saldo akun dan transaksi ke tingkat laporan keuangan dan disklosur secara keseluruhan.

Secara keseluruhan Cushing & Loebbecke menyarankan agar model ARM hanya digunakan sebatas “alat perencanaan” (planning tool), bukan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko audit.

Beberapa studi empiris (antara lain: Jiambalvo & Waller, 1984; Daniel, 1988; Strawser, 1990, 1991; Waller, 1993) telah mempelajari beberapa aspek perilaku sehubungan dengan penggunaan ARM di tataran implementasi. Dari bukti yang ditunjukan disana nampak bahwa, model ARM memang bukan petunjuk yang cukup untuk mengevaluasi risiko audit dalam praktek yang sesungguhnya.

sumber : http://jurnalakuntansikeuangan.com

Akuntansi Internasional

Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah didahului oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional Committee (IASC), yang beroperasi dari tahun 1973 sampai 2001. IASC didirikan pada bulan Juni 1973 sebagai hasil dari perjanjian oleh badan akuntansi di Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris dan Irlandia dan Amerika Serikat, dan negara-negara ini merupakan Dewan IASC di waktu itu. Kegiatan profesional internasional dari badan akuntansi berada dibawah Federasi Akuntan Internasional (IFAC) pada tahun 1977. Pada tahun 1981, IASC dan IFAC setuju bahwa IASC akan memiliki otonomi penuh dan lengkap dalam menetapkan standar akuntansi internasional dan dalam penerbitan dokumen diskusi tentang isu-isu akuntansi internasional. Pada saat yang sama, semua anggota IFAC menjadi anggota IASC. Link ini keanggotaan dihentikan Mei 2000 ketika IASC Konstitusi telah diubah sebagai bagian dari reorganisasi IASC.

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi Internasional

Menurut Choi dan Muller (1998; 1) Bahwa ada tiga kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi internasional kedalam dimensi internasional yang terus tumbuh, yaitu :
(1) faktor lingkungan,
(2) Internasionalisasi dari disiplin akuntansi, dan
(3) Internasionalisasi dari profesi akuntansi.
Faktor Lingkungan yang Berpengaruh Terhadap Pengembangan Akuntansi
Choi et. al (1998; 36) menjelaskan sejumlah faktor lingkungan yang diyakini memiliki pengaruh langsung terhadap pengembangan akuntansi, antara lain :
1. Sistem Hukum
2. Sistem Politik
3. Sifat Kepemilikan Bisnis
4. Perbedaan Besaran dan Kompleksitas Perusahaan-Perusahaan Bisnis

Internasionalisasi Disiplin Akuntansi Tiga faktor Kunci telah memainkan peranan yang menentukan dalam internasionalisme (bidang atau disiplin) akuntansi:
1. Spesialisasi
2. Sifat internasional dari sejumlah masalah teknis
3. Alasan historis

Internasionalisasi Profesi Akuntansi
Komunitas investasi internasional akan menginginkan kerjasama internasional antar akuntan-akuntan profesional dan bahwa organisasi – organisasi akuntansi internasionaal harus mampu memberikan keharmonisan profesional yang lebih baik diseluruh dunia.

Akuntansi Internasional, Pola, Budaya, & Perkembangan

Meskipun terdapat perhatian yang mendalam mengenai banyaknya pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan akuntansi secara global, para ahli juga percaya bahwa terdapat perbedaan pola secara sistematis mengenai perilaku akuntansi di beberapa negara. Untuk mengetahui apakah terdapat keseragaman atau perbedaan yang sistematis di dalam sistem akuntansi yang mungkin dapat mengelompokkan beberapa negara menjadi satu, maka diperlukan suatu pengklasifikasian yang memadai.
Perbedaan pola perilaku akuntansi bisa diidentifikasi dalam penilaian yang dihasilkan dari beberapa tahun perkembangan terhadap faktor-faktor seperti nilai-nilai budaya, sistem hukum, orientasi politik, dan perkembangan ekonomi. Tantangan kita saat ini adalah untuk menyesuaikan diri terhadap pergeseran dari budaya yang telah ada sebelumnya dengan desakan global akan transparansi dan kredibilitas akuntansi untuk memfasilitasi arus modal efisien ke pasar keuangan. Untuk melakukan ini, diperlukan pengakuan bahwa tradisi dan budaya membentuk pemikiran akuntansi di sebuah negara dan perubahan tersebut dapat diperoleh ketika kita mengetahui dan memahami budaya tersebut.

Fungsi Klasifikasi Internasional
Proses klasifikasi akan membantu kita untuk menjelaskan dan membandingkan sistem akuntansi internasional dengan cara yang lebih baik dalam memahami realita yang kompleks tentang praktik akuntansi. Rencana klasifikasi akan membantu kita dalam memahami:
a. Sejauh mana suatu sistem nasional itu sama atau berbeda satu sama lain b. Pola perkembangan suatu sistem nasional terhadap yang lainnya dan potensi mereka untuk berubah. c. Alasan mengapa suatu sistem nasional memiliki pengaruh yang kuat sementara ada beberapa yang tidak.
Klasifikasi juga akan membantu pembuat keputusan menilai prospek dan masalah keselarasan internasional. Mereka kemudian akan lebih mampu memprediksi permasalahan yang dapat timbul di tingkat nasional dan juga dapat mengidentifikasi solusi yang memadai karena memiliki pengetahuan tentang beberapa negara yang memiliki pola perkembangan yang serupa.
Pengklasifikasian Akuntansi dan Sistem Pelaporan
The Deductive Approach
Analisa lingkungan yang dilakukan oleh Mueller dipublikasikan dalam bukunya international Accounting (1967) mengidentifikasi empat pendekatan yang berbeda dalam perkembangan akuntansi, yaitu:
a. Pola ekonomi makro
b. Pola ekonomi mikro
c. Pola Disiplin Independen yang sukses.
d. Pola keseragaman akuntansi: akuntansi dipandang sebagai cara yang efisien untuk melaksanakan pekerjaan administrasi dan kontrol untuk semua penggunanya.
The Inductive Approach
Pendekatan Inductive yang digunakan untuk mengidentifikasi pola akuntansi dimulai dengan menganalisis setiap praktik akuntansi. Sebuah penelitian statistik tentang praktik akuntansi internasional yang dilakukan oleh Nair dan Frank (1980) secara empiris membedakan antara praktik pengukuran dan pengungkapan karena keduanya dianggap memiliki pola perkembangan yang berbeda.
Pengaruh Budaya dalam Sistem Akuntansi
Dalam akuntansi, pengaruh penting budaya dan latar belakang historis mulai dipertimbangkan. Harrison dan McKinnon mengajukan ide kerangka metodelogi yang mengunakan budaya untuk menganalisa perubahan di peraturan pelaporan keuangan perusahaan di tingkat nasional. Budaya dipertimbangkan sebagai bagian yang penting dalam kerangka untuk memahami bagaimana sistem sosial berubah karena budaya mempengaruhi norma dan nilai dan perilaku grup di dalam sistem tersebut.
Gray menyatakan bahwa budaya atau nilai sosial, di tingkat nasional bisa diprediksi dapat menembus sub-budaya organisasi dan pekerjaan, meskipun dengan tingkat integrasi yang berbeda. Sistem akuntansi dan praktek bisa mempengaruhi dan menguatkan nilai sosial.
Struktur Elemen Budaya yang mempengaruhi Bisnis
Analisa statistik yang dikemukakan oleh Hofstede (1984) menghasilkan empat dasar nilai sosial dimensi yaitu:
1. Individualistik vs Kolektivitas
2. Kesenjangan Kekuasaan Besar vs Kecil
3. Menghindari Ketidakpastian Kuat vs Lemah
4. Maskulin vs Feminim
Nilai Akuntansi
Gray (1988) mengidentifikasikan 4 nilai akuntansi untuk profesi akuntan dan praktek akuntansi:

1. Profesionalisme vs peraturan perundang-undangan
2. Keseragaman vs fleksibilitas
3. Konservatisme vs optimisme
4. Kerahasiaan vs transparansi

Ketika Perputaran Kas Terganggu, Negosiasikan Utang Anda!

Saat ini, bukan hanya persaingan yang kian ketat, kondisi keuangan global belum juga kunjung usai—baru-baru ini, resesi yang melanda Yunani diperkirakan akan berdampak luas. Dalam lingkungan ekonomi yang serba menantang sekarang ini, memiliki arus kas yang berputar lambat sudah menjadi cerita setiap perusahan, setiap pegusaha. Perputaran arus kas (cash flow) yang melambat selanjutnya akan membuat setiap orang menjadi lambat dalam membayar hutang. Semua orang merasa sulit untuk bersaing dengan semua beban hutang yang ada: kartu kredit, batas kredit, dan pembayaran pinjaman bank.

Tentu, Anda masih harus mendorong pelanggan untuk membayar tepat waktu atau bahkan lebih cepat (semoga berhasil!). Tapi mengandalkan taktik mempercepat kas masuk saja samasekali tidak mengtasai masalah. Hadapi kenyataan bahwa setiap orang sudah tidak memiliki ruang lebih banyak lagi. Anda perlu untuk memindahkan fokus ke hutang Anda.

Di sisi lain, mengabaikan masalah dan hanya pemotongan pembayaran dapat menyebabkan rentetan buruk: panggilan telepon dan surat dari debt collector mungkin akan segera mampir ke kantor anda. Gagal dalam mengambil tindakan sudah pasti akan merusak hubungan baik anda dengan para kreditur, dan bisnis anda secara keseluruhan. Untuk menghindari semua hal di atas, tidak ada pilihan lain, selain menghadapi masalah yang ada, dan secara aktif bernegosiasi dengan kreditur.

Berikut ini adalah empat seri langkah yang dapat diambil:

 

 

Tarik data dan angka-angka utang anda dari catatan (atau komputer), urut berdasarkan nama vendor dan tanggal jatuh tempo. Memiliki total utang berdasarkan vendor dan tanggal jatuh tempo benar-benar alat yang sangat berguna bagi anda untuk menentukan berapa banyak anda dapat melakukan pembayaran dengan lebih realistis, dan kepada siapa pembayaran yang sifatnya lebih segera akan anda alokasikan, kepada siapa dan berapa yang bisa ditunda, sampai kapan ditunda, dam seterusnya. Setelah anda memiliki daftar di tangan, anda dapat pindah ke langkah berikutnya.

 

 

Oke. Katakanlah anda sudah memiliki daftar utang usaha di tangan anda. Langkah berikutnya adalah melakukan verifikasi nama vendor dan jumlah utang masing-masing. Usahakan untuk selalu meminta dokumentasi utang tersebut untuk memverifikasi apakah memang benar vendor A misalnya memiliki tagihan sebesar Rp 1 juta pada perusahaan anda, apakah jatuh temponya sudah benar, dan semua itu hendaknya didukung oleh dokumentasi (arsip) yang cukup. Jika tidak, bagaimana anda bisa yakin—bisa saja setiap orang yang anda temui mengaku memiliki tagihan sejumlah tertentu, bukan?

Akhirnya, setelah Anda mencapai kesepakatan mengenai jumlah dan tanggal jatuh tempo, sebelum melakukan pembayaran, meminta salinan tertulis dari persyaratan, termasuk pernyataan bahwa pembayaran benar-benar akan mengurangi atau menghapuskan utang nada. Jika itu tidak terjadi, maka anda perlu merekam percakapan yang telah terjadi selama proses verifikasi.

 

 

Sebagai panduan dasar, melibatkan perusahaan pihak ketiga (sebagai perantara) dalam menangani utang, adalah langkah yang kurang tepat menurut saya. Bukan saja menumbulkan beban (biaya) baru yang biasanya cukup berat, tetapi juga menjauhkan anda dengan para pemasok (vendor). Komunikasi langsung sangat penting, terutama jika anda ingin para pemasok yang selama ini bekerja dekat dengan perusahaan anda, masih mau bekerja sama di masa-masa yang akan datang.

Lebih jauh lagi, komunikasi langsung sekaligus menunjukan kepada mereka (para kreditur) bahwa disamping anda menyadari sutuasi sulit yang ada, anda juga memiliki niat baik dan berupaya keras untuk menyelesaikan utang. Percaya atau tidak, jika selama ini anda memiliki reputasi yang cukup baik, tindakan proaktif saja sudah cukup untuk membuka jalan yang lebih mudah bagi penyelesaian selanjutnya.

Oke, saya tahu. Ada kalanya anda benar-benar perlu untuk menyewa sebuah perusahaan untuk membantu anda untuk melakukan restrukturisasi utang. Untuk situasi seperti itu anda perlu berhati-hati, langkah terbaik yang bisa diambil adalah dengan meneliti latar belakang perusahaan yang akan anda sewa. Di masa-masa sulit seperti ini, sering muncul perusahaan-perusahaan penyelia hutang-piutang gadungan, yang pada akhirnya hanya akan membebani (bukan membantu meringankan). Cara paling aman adalah dengan minta rekomendasi dari asosiasi atau kolega yang sudah pernah melakukan hal yang sama.

 

Kecuali perusahaan anda sudah dinyatakan pailit, berharap memperoleh pengurangan jumlah utang rasanya hanya mimpi di siang bolong. Lupakan. Jangan buang-buang waktu untuk memikirkan hal itu. Setahu saya, tunggakan hingga berusia 90 atau 120 haripun biasanya masih tetap akan ditagih. Tidak ada istilah penghapusan. Jikapun mereka melakukan hal itu pada laporan buku mereka, usaha penagihan pasti tetap dilakukan.

Jika tidak mampu membayar secara penuh, meminta restrukturisasi adalah jalan satu-satunya yang bisa anda harapkan. Berbicara tentang restrukturisasi utang, pada dasarnya ada tiga peluang yang memungkinkan untuk ditawarkan kepada kreditur:

 

(a) Negosiasikan ulang pinjaman yang ada

Entah anda akan menelepon sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat panggilan atas nama perusahaan anda, sebelum melakukan hal ini sebaiknya anda mempertimbangkan hubungan kedepan. Meminta negosiasi ulang, biasanya akan meninggalkan kesan bahwa anda dan manajemen anda tidak bisa dipercaya, setidak-tidaknya mereka (para kreditur) menggap manajemen anda tidak profesional.

Jika negosiasi ulang merupakan pilihan terbaik, melakukan pendekatan sendiri pada kreditur masih tetap merupakan jalan terbaik. Banyak pemberi pinjaman yang merespon dengan lebih baik ketika ketika mereka mendengar langsung kesulitan yang anda hadapi (tentunya kesulitan yang tidak dibuat-buat).

Jika anda berbicara sendiri dengan kreditur, bersikaplah jujur tentang situasi anda dan memberitahu mereka mengenai upaya apa saja yang telah dan akan anda lakukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan anda. Hanya saja untuk saat ini anda tidak dapat mengelola pembayaran, dan perlu untuk negosiasi ulang.

Ada beberapa cara untuk bisa menegosiasikan kembali persyaratan pinjaman yang ada. Misalnya: anda bisa meminta untuk menunda pembayaran selama tiga sampai enam bulan, dengan pinjaman untuk melanjutkan pembayaran dalam jumlah yang sama setelah masa tenggang. Strategi lainnya, mungkin anda meminta pengurangan suku bunga, atau untuk perpanjangan jangka waktu pinjaman. Salah satu dari dua pilihan terakhir akan menurunkan beban pembayaran bulanan anda, sampai untuk waktu pinjaman yang tersisa.

 

(b)  Tawarkan penyelesaian

Ini pilihan berikutnya yang bisa anda tawarkan kepada kreditur. Pada dasarnya anda menawarkan sebagian kecil dari saldo utang dengan pembayaran penuh. Ketika ekonomi sedang turun dan mereka memiliki lebih banyak kredit macet, biasanya bank lebih terbuka untuk menghibur menawarkan penyelesaian, karena mereka perlu mengeluarkan kredit bermasalah dari sistem mereka.

Tawaran penyelesaian lebih mungkin berhasil ketika anda tidak sanggup membayar utang secara penuh dalam waktu dekat. Keuntungan cara ini yaitu anda bisa menyelesaikan utang secara penuh tanpa dipusingkan oleh cicilan. Sisi negatifnya yaitu mungkin anda kehilangan reputasi sebagai pengusaha yang bisa dipercaya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah aspek pajaknya. Selisih utang penuh dengan utang yang benar-benar anda bayarkan melalui skema penyelesaian, dianggap sebagai pendapatan yang terhutang pajak. Untuk itu, mungkin anda perlu berkonsultasi dengan profesional yang berkompeten di bidang perpajakan, sebelum mengambil keputusan.

 

(c) Minta pinjaman terkonsolidasi

Konsolidasi utang yang berbeda ke dalam satu pinjaman tunggal biasanya menghasilkan pembayaran keseluruhan yang lebih rendah, terutama jika beban utang usaha anda mencakup beberapa suku bunga berbiaya tinggi. Konsolidasi seharus dapat membuat perputaran arus kas menjadi sedikit lebih cepat—paling tidak anda bisa mengalokasikan sebagian kas untuk diputar kembali dalam operasional perusahaan. Kelebihan dari cara ini adalah, reputasi anda dan usaha anda akan tetap terjaga. Kekurangannya, mungkin anda masih harus menanggung beban bunga dan denda atas keterlambatan.

Tergantung pada bagaimana tingkat suku bunga yang tren, Anda bisa memotong pembayaran anda secara substansial dengan pinjaman terkonsolidasi, tapi ingat bahwa biaya dan posisi pinjaman baru mungkin akan membuat jumlah pinjaman menjadi meningkat. Tentu anda bisa menimbang-nimbang apakah pengkonsolidasian utang akan lebih baik bagi anda atau sebaliknya.

Beberapa pilihan mungkin tersedia bagi anda. Misalnya: jumlah yang lebih rendah (mungkin 30 hingga 60 persen dari utang asli) dilunasi selama periode beberapa bulan, terutama jika mereka berpikir bahwa usaha anda memang benar-benar dalam kondisi yang sulit.

Pertimbangkan untuk menyediakan surat promes, jaminan pribadi atau agunan yang berupa peralatan, mesin atau gedung. Jelaskan situasi keuangan apa adanya yaitu dengan mendatangi langsung para kreditur, itu akan jauh lebih baik dibandingkan anda melakukannya via email. Berikan tanggal tertentu sebagai janji kapan anda akan mulai membayar, kapan lunas. Hal itu penting untuk menunjukan betapa anda sangat menghargai hubungan baik selama ini.

Dengan mengambil pendekatan proaktif dan berkomunikasi dengan vendor secara terbuka dan jujur, besar kemungkinan mereka akan membantu anda untuk keluar dari kesulitan, sekaligus akan tetap mendukung di masa-masa yang akan datang, jika usaha anda mulai berputar lagi dan membutuhkan pinjaman atau pembiayaan.

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/07/ketika-perputaran-kas-terganggu-negosiasikan-utang-anda/#ixzz1tyj3Ulit

Menjurnal Selisih Kelebihan Pembayaran Piutang Dagang

Yang saya maksudkan dengan “selisih kelebihan pembayaran piutang dagang” dalam tulisan ini adalah: pelanggan (atau pembeli) membayar lebih dari tagihan yang kita kirimkan. Misalnya: PT. JAK memiliki piutang dagang (tagihan) sebesar Rp 4,500,000 kepada PT. ABC, tetapi entah mengapa PT. ABC membayar Rp 5,000,000, sehingga terjadi selisih kelebihan pembayaran piutang dagang sebesar Rp 500,000. Bagimana menjurnal selisih kelebihan pembayaran piutang dagang tersebut?

Ini model transaksi pembayaran piutang dagang yang mestinya jarang terjadi, tetapi pada kenyataannya di lapangan, rupanya banyak terjadi. Hal itu bisa saya lihat dari seringnya muncul pertanyaan yang sama—sejak tahun 2005 dan terus berulang hingga saat ini.

Yang sedikit mengagetkan saya adalah, adanya pendapat yang dengan serta-merta mengatakan bahwa:

Selisih pembayaran yang diterima dicatat sebagai Pendapatan Lain-Lain.”

Misalnya: Seperti contoh di awal tulisan, mereka yang berpendapat demikian menyarankan agar selisih yang Rp 500,000 tersebut diakui sebagai “Pendapatan Lain-Lain” sehingga jurnal atas penerimaan pembayaran tersebut menjadi:

[Debit]. Kas = Rp 5,000,000
[Kredit]. Piutang Dagang – PT. ABC = Rp 4,500,000
[Kredit]. Pendapatan Lain-lain = Rp 500,000

Apakah jurnal itu benar? Lebih spesifiknya: apakah selisih kelebihan pembayaran piutang dagang boleh diakui sebagai pendapatan lain-lain?

Sayang sekali, tidak ada standar akuntansi yang secara ekplisit menyebutkan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. PSAK 23 misalnya, hanya menyebutkan:

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

IAS 18 juga menyebutkan hal yang serupa (“Revenue is income that a company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers.”)

Dari kedua definisi tersebut, mari kita uji apakah selisih pembayaran piutang dagang memenuhi kriteria pendapatan atau tidak:

  • Pengujian-1. “Arus masuk bruto” – Apakah selisih kelebihan pembayaran piutang tersebut adalah arus masuk bruto? IYA.
  • Pengujian-2. “Dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas” – Apakah selisih kelebihan pembayaran piutang tersebut timbul dari aktivitas normal entitas (perusahaan)? TIDAK, melainkan timbul dari aktivitas tidak normal yaitu kesalahan pembayaran oleh pelanggan.
  • Pengujian-3. “Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas” – Apakah selisih kelebihan pembayaran piutang tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas (modal)? IYA untuk sementara—jika diakui sebagai pendapatan.

 

 

Di pengujian pertama lolos. Di pengujian kedua tidak lolos, tetapi karena tidak berasal dari aktivitas normal entitas, maka SEPERTINYA bisa dimasukan ke dalam kelompok “Pendapatan Lain-Lain,” mungkin (ini baru mungkin lho.) Di pengujian ketiga, tidak lolos karena kenaikan ekuitas terjadi masih bersifat sementara (sampai kelebihan tersebut dikembalikan ke pelanggan).

Dari ketiga pengujian di atas, terus-terang saja, saya tidak bisa menarik kesimpulan apapun. Mereka yang membuat PSAK 23 mungkin tahu persis apa yang bisa disebut dengan “aktivitas entitas normal” dan apa yang tidak, tetapi sayang sekali tidak secara ekplisit menyebutkan apakah selisih kelebihan pembayaran piutang bisa dianggap sebagai arus bruto dari aktivitas normal atau tidak.

Dalam praktek akuntansi sehari-hari, pendapatan yang tidak berasal dari aktivitas normal biasanya diakui sebagai “Pendapatan Lain-lain,” IYA. Namun sejauh yang pernah saya lihat (dan ini dibolehkan oleh Ditjend Pajak), yang diakui sebagai pendapatan lain-lain adalah:

  • Pendapatan Atas Bunga Jasa Giro (bunga yang diperoleh dari bank atas rekening giro)
  • Penjualan aktiva Tetap
  • Pendapatan Jasa pada perusahaan non-jasa
  • Pendapatan Komisi pada perusahaan non-agen
  • Penjualan barang pada perusahan non-dagang.

Saya BELUM pernah menemukan pendapatan lain-lain yang berupa selisih kelebihan pembayaran piutang dagang. Di sisi lainnya saya yakin kasus seperti ini cukup sering terjadi, akan tetapi kemungkinan besar selisih tersebut tidak pernah diakui sebagai pendapatan lain-lain.

Sekalilagi, dari standar akuntansi saya tidak menemukan jawaban yang gamblang apakah selisih kelebihan pembayaran piutang dagang boleh atau tidak boleh diakui sebagai pedapatan lain-lain. Bisa dibilang BUNTU. Tidak ada simpulan yang pasti. Mungkin itu sebabnya mengapa sampai saat ini kasus tersebut masih saja menjadi bahan pertanyaan—setidaknya bagi sebagian orang accounting.

Melalui tulisan ini, ijinkan saya mengemukakan pendapat pribadi (di luar standar-standar yang ada)—yang tentu saja tidak harus anda setujui atau ikuti.

Saya memandang persoalan ini dengan menggunakan pendekatan yang agak berbeda, yaitu: dari aspek “hak” dan “kewajiban.” Dan, saya punya dasar pertimbangan—yang menurut saya cukup kuat—mengapa saya menggunakan pendekatan hak-dan-kewajiban (silahkan sampaikan pendapatnya jika anda pikir argument saya tidak cukup kuat atau bahkan keliru.)

Apa dasar pertimbangannya?

Setiap transaksi dagang (baik yang komoditinya berupa produk maupun jasa,) pada dasarnya adalah proses pertukaran “hak” dan “kewajiban” atas sesuatu yang dipertukarkan (diperjualbelikan).

Misalnya:

Anda pedagang komputer. Suatu ketika ada penjualan satu unit komputer kepada pelanggan A. Sebelum komputer diserahkan, “hak” kepemilikan atas komputer tersebut ada pada anda. Begitu komputer tersebut diserahkan (atau dikirimkan) kepada pelanggan A, maka hak kepemilikan atas komputer tersebut berpindah dari tangan anda ke tangan pelanggan A. Sebagai imbal-balik atas penyerahan hak kepemilikan komputer tersebut anda “berhak” untuk menerima kas—bila penjualan tunai, atau piutang (alias tagihan) bila penjualan kredit.

Inilah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa pengakuan pendapatan (revenue recognition) hanya boleh dilakukan bila pendapatan:

(a) sudah terbentuk secara sempurna; dan
(b) dapat diukur dengan akurat

Kapan suatu pendapatan dikatakan terbentuk secara sempurna? Pada saat hak kepemilikan atas komoditi (barang/jasa) yang diperdagangkan berpindah dari penjual ke pembeli (bukan pada saat pembayaran.)

Dengan menggunakan pendekatan ‘hak-dan-kewajiban’ ini, saya melihat: “pendapatan”—apapun jenisnya—adalah “hak” (earned) sebagai imbal-balik atas barang/jasa/pemberian value-added yang diserahkan kepada pihak pelanggan atau pembeli.

Nah pertanyaannya: Apakah selisih lebih pembayaran piutang dagang yang diterima bisa disebut sebagai “hak”?

Jelas, TIDAK. Justru malah “kewajiban”—yang suatu saat nanti harus dikembalikan kepada yang punya hak, yaitu pelanggan. Sehingga akan menjadi lebih masuk akal bila diakui sebagai “utang.”

Oleh karena itu jurnal yang lebih masuk akal (menurut saya) adalah:

[Debit]. Kas = Rp 5,000,000
[Kredit]. Piutang Dagang – PT. ABC = Rp 4,500,000
[Kredit]. Utang Lain-lain – PT. ABC = Rp 500,000

Pada saat kelebihan pembayaran itu dikembalikan jurnalnya:

[Debit]. Utang Lain-lain – PT. ABC = Rp 500.000
[Kredit]. Kas = Rp 500,000

Pengakuan atas selisih kelebihan pembayaran piutang dagang sebagai “utang” juga lebih memenuhi prinsip kehati-hatian (conservatism principle) yang pada dasarnya memandatkan agar: “Akativa tidak lebih diakui (overstated), dan kewajiban tidak kurang diakui (understated).”

Alternative lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengkonpensasikan selisih kelebihan pembayaran tersebut ke pembelian berikutnya (jika pelanggan setuju). Jika alternative ini yang dilakukan maka selisih pembayaran tersebut diakui sebagai “Piutang” bernilai negative, sehingga jurnal atas pembayaran tersebut menjadi:

[Debit]. Kas = Rp 5,000,000
[Debit]. Piutang Dagang – PT. ABC = Rp (500,000)
[Kredit]. Piutang = Rp 4,500,000

Dengan pengakuan piutang bernilai negative ini, maka saldo buku besar piutang terhadap PT. ABC, untuk sementara, akan bersaldo negative sebesar selisih pembayaran tersebut, yaitu Rp 500,000. Pada saat ada penjualan kepada PT. ABC lagi, di masa yang akan datang, maka otomatis saldo piutang dagang kepada PT. ABC menjadi berkurang sebesar Rp 500,000 (artinya terkompensasi)

Bagimana jika selisih kelebihan pembayaran piutang tersebut tidak dikembalikan?” Mungkin ada yang berpikir seperti itu.

Saya tidak menemukan alasan mengapa perusahaan ingin memiliki sesuatu yang bukan hak-nya.

Masalahnya, yang punya uang sudah meninggal atau perusahaannya sudah tidak ada lagi.”

Kalau memang demikian adanya, kembalikan kepada ahli warisnya, atau pemiliknya (jika perusahaannya sudah bangkrut). Bagaimana jika yang berhak tidak bisa ditemukan? Bayarkan kepada panti asuhan atau siapa saja yang dianggap kurang mampu.

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/03/menjurnal-selisih-kelebihan-pembayaran-piutang-dagang/#ixzz1tyikFaxa